PEDETA: PERJUANGAN EKONOMI SIBOLGA PASCA KEMERDEKAAN RI

21 Januari 2026

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak serta-merta membawa kemakmuran. Di berbagai daerah, termasuk Sibolga dan wilayah Keresidenan Tapanuli, kemerdekaan justru diawali oleh kondisi ekonomi yang nyaris lumpuh. Warisan pendudukan Jepang adalah penderitaan: persediaan sandang, pangan, dan kebutuhan hidup habis terkuras. Gudang-gudang kosong, rakyat hidup dalam kekurangan, dan roda perekonomian nyaris berhenti berputar.

Menghadapi situasi tersebut, langkah awal pemerintah Keresidenan Tapanuli adalah menyelamatkan rakyat dari kelaparan dan keterpurukan. Persediaan beras dan tekstil yang sebelumnya ditimbun Jepang segera diambil alih dan didistribusikan kepada masyarakat dengan harga sangat murah. Kebijakan ini bukan sekadar tindakan ekonomi, tetapi juga strategi politik dan sosial untuk menjaga kepercayaan rakyat kepada pemerintahan Republik yang masih sangat muda.

Momentum perubahan datang seiring berakhirnya Perang Dunia II. Dunia internasional kembali membutuhkan bahan mentah, terutama karet, yang selama masa perang terputus pasokannya. Harga karet melonjak di pasar global, dan gelombang pengaruhnya sampai ke Sibolga. Para pedagang mulai kembali berkeliling kampung, mengumpulkan karet rakyat untuk dijual kepada pedagang besar di kota pelabuhan ini.

Namun, tantangan besar muncul. Untuk menggerakkan perekonomian Tapanuli, karet tersebut harus segera diekspor agar hasilnya dapat digunakan untuk mengimpor barang-barang kebutuhan rakyat yang telah langka selama bertahun-tahun. Masalahnya, Republik Indonesia belum memiliki hubungan dagang resmi dengan luar negeri, khususnya Singapura yang menjadi pusat perdagangan Asia Tenggara. Dalam kondisi inilah jalur-jalur tidak resmi dimanfaatkan. Pedagang Cina membawa karet dari Sibolga ke daerah Republik di Pantai Timur Sumatra, seperti Tanjung Balai dan Dumai, untuk kemudian diselundupkan ke Singapura. Dari hasil perdagangan inilah masuk tekstil, rokok, obat-obatan, bahkan senjata untuk para pejuang Republik.

Selama masa kolonial, perdagangan ekspor karet, kemenyan, dan rotan dikuasai oleh pengusaha nonpribumi. Saudagar pribumi Sibolga umumnya bergerak di sektor perdagangan eceran dan antar kota. Namun, kemerdekaan membuka peluang baru. Banyak pengusaha nonpribumi belum bangkit pascaperang, sehingga ruang ekonomi terbuka lebar bagi saudagar pribumi yang kini menjadi tuan di negeri sendiri.

Kesadaran akan peluang dan keterbatasan melahirkan langkah kolektif yang bersejarah. Sejumlah saudagar besar Sibolga bermufakat mendirikan sebuah perusahaan berbentuk NV, yang modalnya dihimpun bersama. Lahirlah NV. Perseroan Dagang Tapanuli (PEDETA), dengan tokoh-tokoh seperti Sutan Mohammad Djohar, Marah Hamad Panggabean, Zahiruddin Tanjung, Sutan Kayangan Sitompul, Mustafa Sutan Mantjajo, Sutan Badia Raja Nainggolan, Mohammad Abid Chalil, Ridun Marbun, Mohammad Thaib Simamora, hingga Amiruddin Johar sebagai penggeraknya. Perusahaan ini bertujuan menjalankan perdagangan seluas-luasnya, terutama ekspor-impor.

Karena Indonesia belum diakui secara internasional, perdagangan dilakukan dengan sistem barter dan disetujui oleh Residen Tapanuli, dr. Ferdinan Lumban Tobing. Sibolga mengekspor karet, kemenyan, dan rotan, lalu menukarnya dengan tekstil, bahan makanan, obat-obatan, dan barang kelontong dari Singapura. Untuk memperlancar hubungan dagang, PEDETA menunjuk Usman Zahiruddin sebagai perwakilan di Singapura, sementara Amiruddin Johar dipercaya sebagai direktur pelaksana di Sibolga.

Aktivitas ini mengubah wajah pelabuhan Sibolga. Kapal-kapal asing hilir mudik, membongkar dan memuat barang. Tak jarang, kapal-kapal tersebut harus melewati Sabang yang menjadi pangkalan patroli Belanda. Pemeriksaan, pencegatan, bahkan penyeretan kapal dagang kerap terjadi. Ketegangan ini memuncak pada pertempuran melawan kapal perang Belanda JT-I di Teluk Tapian Nauli pada 10 Mei 1947, yaitu sebuah peristiwa yang menegaskan bahwa perjuangan ekonomi dan perjuangan bersenjata berjalan beriringan.

Manfaat perdagangan barter sangat dirasakan rakyat. Kebutuhan hidup kembali tersedia. Rokok impor seperti Capstan dan Player beredar, bahkan nelayan penarik pukat mengenakan celana wol tropis saat bekerja. Selain itu, perdagangan ini menjadi sumber pemasukan daerah melalui bea impor-ekspor yang dikelola secara jujur oleh pemerintah setempat.

Namun, badai kembali datang. Agresi Militer Belanda I dan konflik internal Bedjo–Malau menghancurkan perekonomian Sibolga dan Tapanuli Tengah. Aktivitas barter perlahan terhenti. Setelah pengakuan kedaulatan, sistem barter dilarang oleh pemerintah pusat, menandai berakhirnya satu fase perjuangan ekonomi yang heroik, penuh kreativitas, dan sarat pengorbanan.

Perjuangan ekonomi Sibolga pada masa awal kemerdekaan bukan sekadar kisah perdagangan, melainkan bukti bahwa kemerdekaan dipertahankan tidak hanya dengan senjata, tetapi juga dengan kecerdikan, keberanian, dan solidaritas ekonomi rakyatnya. Kisah ini juga dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk berani sebagai pengusaha untuk membangun Kota Sibolga dan sekitarnya.

(ATR)

Referensi: Bunga Rampai Tapian Nauli (1994)